Memonitoring atau memantau kesehatan terumbu karang dilakukan guna melihat sejauhmana perkembangan ekosistem terumbu karang tersebut dari tahun ke tahun.
Pemantauan dilakukan dengan metode LIT (Line Intercept Transect) dengan pengulangan pada masing-masing titik sebanyak 2 - 3 kali 25 meter. Hal ini dilakukan agar jenis atau Life form dari terumbu karang tersebut dapat teridentifikasi lebih spesifik.
Pada tahun 2010 dilaksanakan T2 dan T3 RHM di Lokasi COREMAP II Kota Batam terhadap 12 titik DPL (Daerah Perlindungan laut), hasil monitoring tersebut sebagai berikut :
Bagi teman-teman yang suka diving, berikut ini manfaat diving bagi kesehatan dan kebugaran tubuh :
1. Membuat tubuh menjadi lebih lentur dan bertenaga
2. Menurunkan tekanan darah tinggi
3. Memperlancar saluran darah
4. Meningkatkan konsentrasi dan refleks
5. Menghilangkan stress
6. Mencegah terjadinya stroke dan serangan jantung
PASAR MODAL
Pasar modal dibutuhkan dalam membangun perekonomian sebuah negara. Lembaga pasar modal merupakan sarana untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan mempertemukan kepentingan investor selaku pihak yang memiliki kelebihan dana dengan peminjaman selaku pihak yang membutuhkan dana.
Kegiatan pasar modal adalah kegiatan investasi, yaitu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.
Namun di pasar modal juga terdapat resiko yang menanti, baik oleh faktor mikro maupun makro seperti yang terjadi pada bulan Oktober 1987, tatkala indeks harga saham di New York turun 22 % dalam sehari. Atau sebagai ulangan dari peristiwa yang lebih gawat lagi, yang terjadi pada tahun 1929 ketika jatuhnya nilai saham di Amerika telah menimbulkan depresi ekonomi yang sangat parah. Buku-buku sejarah senantiasa menyebut peristiwa itu sebagai “Depresi Besar” (The Great Depression) yang telah menyebabkan terus berlanjutnya kemelaratan, kelaparan, dan kesengsaraan. Krisis ini tidak teratasi, kecuali setelah keluarnya keputusan Presiden Roosevelt untuk menerjunkan Amerika ke dalam kancah Perang Dunia II dan membangkitkan perekonomian Amerika dengan cara memproduksi kebutuhan-kebutuhan perang yang sangat besar.
FATWA DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL)
Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik Syariah menurut DSN meliputi :
- Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
- perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
- produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
- Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
- Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.
EMITEN YANG DIANGGAP SUDAH MEMENUHI KRITERIA SYARIAH
Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia bersama DSN telah menetapkan JII (Jakarta Islamic Index) yang memuat daftar emiten (perusahaan) yang go public yang sesuai dengan kriteria syariah. Sesuai dengan point 2 (ribawi) diatas yang menjadi pertanyaan besar disini adalah walaupun emiten tersebut tidak memperoleh keuntungan dari usaha riba tapi mayoritas emiten tersebut masih menggunakan dana Bank konvensional dalam menjalankan operasionalnya yang nota bene terdapat cost of capital dengan unsur riba (wallahualam).
Kawasan konservasi laut daerah merupakan bagian dari kawasan konservasi perairan (KKP) yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2007. Dinamika Kota Batam yang demikian pesatnya dengan visinya sebagai lokomotif pembangunan menuntut Kota Batam menjadi gerbong yang akan mengkerek gerbong lainnya (daerah lain). Konsekwensinya RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah sebelum habis masa berlakunya sudah direvisi guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan. RTRW Kota Batam telah mengakomodir KKLD dengan luasan 110.000 ha yang tertuang dalam Perda RTRW yang baru yang sedang digodok untuk disahkan.
Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 dirumuskan lagi KKLD Kota Batam yang dibuka oleh Asisten Ekbang Pak Syamsul Bahrum Phd dengan materi pembahasan pertama yang disampaikan Pak Awaludin dari Dinas KP2K Batam yang memaparkan tentang pencapaian Coremap II KOTA Batam selama ini. Sesi selanjutnya disampaikan oleh Ketua Pengarah Daerah yang diwakili oleh Pak Raja Azmansyah mengenai dukungan RTRW terhadap KKLD. Menarik dari pemaparan ini adalah munculnya sedikit kekhawatiran apabila disekitar KKLD terdapat aktivitas yang bertentangan dengan konsep konservasi itu sendiri. Selanjutnya dari pemaparan Asisten Direktur Coremap Pusat Pak Prof. Jamaludin Jompa tentang organisasi dan kelembagaan yang akan mengelola KKLD itu nantinya. Sedangkan dari Pariwisata dipaparkan bahwa KKLD Kota Batam khususnya P.Abang menjadi tujuan objek wisata utama dengan program dan kegiatan sd 4 tahun kedepan yang tentunya daerah dimintra kontribusinya terutama kegiatan pendukung suksesnya program ini.
Evaluasi creel atau lebih dikenal dengan Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat diselenggarakan oleh Critc Lipi Jakarta di Hotel Bintan Plaza Tanjung Pinang dimulai sejak tanggal 27 sd 29 Juli 2010.
Acara yang dibuka oleh Bu Misni dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Kepri diikuti oleh empat Kabupaten/Kota yaitu
Batam, Natuna, Bintan dan Lingga yang terdiri dari Koordinator Critc daerah, masyarakat pencatat d
an entry data creel dari dinas instansi terkait.
Jalannya evaluasi kali ini lebih berbobot dan semarak seiring dengan berjalannya waktu yang
sudah memasuki tahun ke empat pelaksanaan creel. Selain itu pembawa acara dan narasumber Bu Nurul yang unik menjadikan acara kali ini lebih hidup.
Ada materi baru yang disampaikan dalam acara ini yaitu memperifikasi alat tangkap dengan jenis ikan yang tertangkap menjadi satu kelompok. Walaupun pada umumnya semua pencatat telah baik hasilnya namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.
khusus untuk entri data ada format baru dengan hasil tampilan dan analisa yang lebih baik.
Walaupun hari kedua acara dipadatkan sd malam namun peserta yang mengikuti acara tetap bersemangat. Smoga tahun mendatang creel lebih baik lagi.
kbanyak permasalahan di kota ini yang kalau dicermati ternyata sederhana sekali. Contohnya taxi plat hitam vs taxi resmi. Ada lagi r
rumah liar vs rumah susun sewa dan rusunami. Mass transportation vs personal vehicle serta kemacetannya.
Hal-hal diatas adalah faktor internal yang dapat dikendalikan oleh kebijakan dan dibantu dengan kekuatan hukum (force). Lain halnya dengan permasalahan yg berhubungan langsung dengan kondis alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami atau lainnya.
Kunci utama penyelesaian masallah yang dapat diitanggulangi tersebut sumbernya satu yaitu ekonomi.
Masyarakat khususnya kalangan pengusaha hingga saat ini sangat alergi dengan pajak dan turunannya. Pajak atau Retribusi Daerah seakan menjadi momok yang menakutkan dan memberatkan pengusaha dan masyarakat dalam membayar pajak seolah-olah membayar pajak adalah menyerahkan upeti kepada penguasa.
Pemahaman tentang arti pajak yang sesungguhnya adalah untuk kepentingan dan kemajuan bersama belum tertanam secara baik di hati masyarakat (pengusaha).
Peran serta masyarakat dan pengusaha sebagai warga negara sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Oleh karena itu pungutan pajak merupakan suatu hal yang lumrah dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Seyogyanya pajak dapat dijadikan daya tarik bagi pengusaha ataupun masyarakat luas dalam menjalankan aktivitasnya. Insentif pajak dapat diberikan kepada pengusaha maupun masyarakat tertentu guna memberikan motivasi dalam usahanya maupun pekerjaannya.
Dewasa ini masyarakat dan penguasa kurang harmonis seperti kucing-kucingan dalam membayar pajak dan mengelola perpajakan. Kurang transparansinya Pemerintah dalam pengelolaan pajak dan kasus penggelapan dana pajak oleh oknum, menjadikan pembayar pajak kurang percaya terhadap pajak yang dibayarkannya. Untuk itu Pemerintah harus membenahi sistem pemungutan pajak dan pelaporan pendapatan dari pajak sehingga transparan dan akuntabel. Selanjutnya Pemerintah dapat memberikan informasi tentang pembangunan yang dilaksanakan adalah akibat peran serta masyarakat dalam membayar pajaknya, sehingga masyarakat merasa terlibat langsung dalam pembangunan.
Selain itu Pemerintah juga dapat memberikan kemudahan atau insentif pajak dan pembinaan serta fasilitas lainnya yang memudahkan usaha untuk tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya nanti pengusaha dapat memajukan usaha dan memperluas usahanya sehingga dapat membuka lapangan usaha dan kemampuan membayar pajak yang lebih besar lagi.
Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan dari hari ke hari semakin dirasakan Ditengah kondisi perekonomian yang belum pulih akibat krisis global kebijakan menaikkan pajak dinilai kurang tepat. Penerapan pajak yang tinggi akan menghambat investasi yang pada akhirnya akan melemahkan dunia usaha dan berpotensi mematikan usaha yang akan berdampak pula pada meningkatnya jumlah pengangguran.
Berkurangnya jumlah investasi menyebabkan berkurangnya jumlah pengusaha dan usaha yang dijalankan sehingga penerimaan pajak akan turut tergerus. Dengan tingginya tingkat pengangguran akan mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan berakibat pada menurunnya jumlah produksi.
Menurut Arthur B Laffer, The Laffer Curve: Past, Present and Future, 2004, semakin tinggi kenaikan pajak berpotensi semakin menurunkan pendapatan pemerintah. Kenaikan pajak pada awalnya memang dapat menaikkan penerimaan dari sektor pajak namun setelah sampai pada titik jenuh ia akan berbalik menjadi negative.
